Header Ads

Berdalih Pemerataan Bantuan Warganya, Dukuh Ngringin Melakukan Pemotongan Bantuan Secara Sepihak Dari Penerima

WARTA JOGJA | GUNUNGKIDUL - Dampak pandemi Covid -19 yang melanda menjadikan pemerintah dari pusat sampai daerah mengeluarkan kebijakan di berbagai sektor, dalam hal ini pemerintah berupaya untuk meringankan beban terhadap masyarakan dengan mengalokasikan dana guna meringankan beban khususnya ekonomi agar masyarakat bisa sedikit terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintah melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS ), Bantuan Sosial Tunai ( BST ), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) dan masih banyak lagi jenisnya dengan harapan masyarakat bisa diperingan dengan alokasi dana yang bersumber dari APBN,APBD,dan Dana Desa.

Namun wacana dari pemerintah pusat dengan data tumpang tindih yang diambil menjadi kesemrawutan dalam penyaluran bantuan agar sampai ke penerima sering menjadikan tidak tepat sasaran bahkan hingga memicu konflik sosial antar sesama warga sendiri.

Demikian halnya yang terjadi di Padukuhan Ngringin, Desa Semanu, Kecamatan Semanu.Alih - alih beralasan untuk meminimalisir konflik warganya, justru Kepala Dukuh Ngringin Frediyanto melakukan pemotongan bantuan yang diterima warganya,baik penerima BST,JPS dan BLT secara sepihak tanpa persetujuan dari penenerima terlebih dahulu.Para penerima mengaku dipotong kisaran 100 sampai 200 ribu dengan dalih,dari hasil pemotongan tersebut akan diberikan kepada warga lain yang tidak menerima bantuan sosial tunai apapun.

Salah satu  warga padukuhan Ngringin, T (46) yang tidak mau diketahui identitasnya menyebutkan, bahwa pada awalnya masyarakat antusias dengan penerimaan bantuan tersebut,akan tetapi dengan sekejap menjadi dilema tatkala setelah menerima bantuan tersebut kemudian di datangi ketua RT masing-masing agar bantuan bisa tersebut dipotong dengan nominal 100 ribu sampai dengan 200 ribu per penerima.

" Kalaupun awalnya ada sosialisasi dan berita acara tersebut disepakati dari kami tidak masalah, asalkan memang sesuai prosedur,tetapi kami merasa kecewa atas keputusan secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, bahkan ada beberapa warga yang dipotong sampai 400 ribu karena dalam satu rumah beda KK kok dapat bantuan ",ungkap T kepada media Selasa ( 19/05/2020)

Sementara saat dikonfirmasi Dukuh Ngringin Frediyanto membenarkan kejadian pemotongan penerima bantuan warganya oleh masing - masing Ketua RT di Padukuhannya.Dia mengatakan pemotongan ini semata -mata untuk pemerataan bantuan terhadap warganya,dengan beralasan karena banyak yang tidak menerima.

" Memang pada dasarnya saya bersama lembaga padukuhan sepakat memotong bantuan yang diterima warga kami,dengan tujuan untuk pemerataan kepada yang tidak menerima bantuan, ada 48 warga kami penerima bantuan dari untuk jenis JPS, selain itu ada juga dari BPNT, BST dan BLT namun inisiatif kami dengan adanya pemotongan dari penerima,rencana akan kita berikan kepada yang tidak mendapatkannya",kilah Frediyanto.

Lebih lanjut Frediyanto tidak bisa menunjukkan siapa saja yang bakal menerima bantuan hasil dari pemotongan nominal masing -masing dari penerima bantuan.

Polemik akan kebijakan yang diambil oleh Kepala Dukuh Ngringin sampai saat ini masih hangat diperbincangkan,menurut warga setempat kekisruhan hal semacam ini bukan hanya sekali ini saja terjadi.Termasuk kekisruhan terkait program PKH sudah berulangkali mencuat, mulai dari tidak jujurnya pendamping PKH dan adanya indikasi pungutan liar yang terjadi, bahkan jika mengetahui ada warga yang membuat aduan mendapat perlakuan intimidasi dari anggota karangtaruna setempat. 

Saat disinggung hal ini Frediyanto memilih tidak memberi keterangan kepada media,terkesan menutupi permasalahan yang sering terjadi di wilayahnya.

"Sudah ditangani oleh pengurus , jadi saya tidak tahu",kilahnya singkat.

Niat dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah untuk meringankan beban warga ditengah pademi Covid -19 dengan dana bantuan yang diterima ini seharusnya tidak dimanfaatkan oleh pelaku kebijakan di kalangan pemerintah bawah, agar masyarakat tidak menjadi korban kebijakan yang ditengarai mencari keuntungan untuk pribadi di tengah pandemi Covid - 19 ini.


WJ ( Red )

1 komentar:

  1. "Bener ning ra pener"
    Mungkin cara yg digunakan kepala dusun kurang tepat, tp tujuannya baik, agar rata dapat semua yg membutuhkan.
    Semoga berita ini bisa menjadi evaluasi utk pemerintah agar bisa lebih baik lg dalam menyalurkan bantuan, sehingga tdk ada lg kejadian seperti ini. Terimakasih

    BalasHapus

Diberdayakan oleh Blogger.