Header Ads

Audiensi Bawaslu Gunungkidul Dengan Pemerintah Daerah Gunungkidul Dalam Pengawasan Pilkada 2020 di masa Pandemi Covid-19


WARTA JOGJAKARTA | GUNUNGKIDUL -- Kesiapan Bawaslu ( Badan Pengawas Pemilu ) Kabupaten Gunungkidul dalam pengawasan pilkada dimasa pandemi covid 19 yang diselenggarakan pagi tadi pukul 09.00 Wib, bertempat di Rumah Dinas Bupati. Acara ini dihadiri oleh Bupati Gunungkidul , Sekda, Asisten 1, Kepala Kesbang Pol dan Kepala BKAD serta Bupati, Sekda, Asisten 1, Kepala Kesbang Pol dan Kepala BKAD serta Ketua Bawaslu Gunungkidul, anggota dan koordinator sekretariat.( 18/06/20 )

adapun hal - hal teknis yang menjadi materi audensi meliputi dukungan pemda terkait hibah pilkada khususnya terkait hibah barang, pengadaan APD ( Alat Pelindung Diri ) bagi pengawas yang diharapkan tersedia pada tanggal 22 juni 2020, Pemetaan daerah rawan ( pandemi covid 19), Netralitas ASN dalam pilkada (penyalah gunaan wewenang dlm program bantual sosial atau dukungan terhadap bakal atau calon ).

Ketua Bawaslu Gunungkidul Is Sumarsono saat dikoordinasi oleh media Wartajogjakarta.com mengatakan bahwa Bawaslu telah merasionalisasi anggaran hibah dg mempedomani pengawasan dg protokol kesehatan (ada evisiensi hampir 300 juta), namun demikian karena anggaran kebutuhan APD bagi pengawas senilai 400 juta lebih, maka pemda menambah anggaran hibah ke bawaslu hampir 131 juta.

Terkait dengan audiensi tersebut dari pihak Pemerintah Daerah (Pemda) siap memfasilitasi permohonan APD, dengan hibah barang (senilai 400 juta lebih) kepada Bawaslu. Adapun pengadaan atau penyediaan secara bertahap sesuai kebutuhan tahapan pengawasan.Selain itu Pemda siap memfasilitasi data dan informasi terkait pemetaan daerah pandemi covid 19 diwilyah Gunungkidul.

Bahwa secara teknis melalui dinas kesehatan siap diundang bawaslu untuk melakukan sosialisasi "pemahaman covid 19" kepada semua jajaran pengawas dengan adanya perjanjian kerjasama antara Bawaslu RI dengan KASN terkait Netralitas ASN maka bawaslu gunugkidul senantiasa diharapkan dapat selalu berkoordinasi dengan pemda dalam rangka pencegahan adanya pelangaran netralitas ASN.

selanjutnya dalam hal upaya pencegahan sudah maksimal dilakukan tetapi tetap terdapat pelanggaran maka bawaslu agar tegas untuk menindak.Melalui Badan Kesbang Pol, pemda siap memfasilitasi sosialisasi pengawasan (baik melalui daring dan tatap muka dg protokol kesehatan) serta apabila bawaslu ada kesulitan terkait akses penggunaan aplikasi daring ( join meting zoom) untuk acara - acara  rapat/koordinasi, maka pemda siap memfasilitasi melalui kominfo.



WJ  ( Red )

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.